logo
Product categories

EbookNice.com

Most ebook files are in PDF format, so you can easily read them using various software such as Foxit Reader or directly on the Google Chrome browser.
Some ebook files are released by publishers in other formats such as .awz, .mobi, .epub, .fb2, etc. You may need to install specific software to read these formats on mobile/PC, such as Calibre.

Please read the tutorial at this link.  https://ebooknice.com/page/post?id=faq


We offer FREE conversion to the popular formats you request; however, this may take some time. Therefore, right after payment, please email us, and we will try to provide the service as quickly as possible.


For some exceptional file formats or broken links (if any), please refrain from opening any disputes. Instead, email us first, and we will try to assist within a maximum of 6 hours.

EbookNice Team

(Ebook) Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah by Dr. Mohamad Khamim, S.H., M.H. ISBN 9786236906620, 6236906629

  • SKU: EBN-55474102
Zoomable Image
$ 32 $ 40 (-20%)

Status:

Available

4.7

25 reviews
Instant download (eBook) Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah after payment.
Authors:Dr. Mohamad Khamim, S.H., M.H.
Pages:145 pages.
Year:2021
Editon:Pertama
Publisher:Nasya Expanding Management
Language:indonesian
File Size:3.6 MB
Format:pdf
ISBNS:9786236906620, 6236906629
Categories: Ebooks

Product desciption

(Ebook) Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah by Dr. Mohamad Khamim, S.H., M.H. ISBN 9786236906620, 6236906629

Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berbasis nilai kesejahteraan mengisyaratkan bahwa eksekutif dan legislatif sebagai badan penyelenggara negara dan pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak di atas kepentingan perorangan dan golongan. Semangat dari UU No. 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah agar mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, peran serta masyakarat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik. Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum berjalan dengan baik karena terjadinya praktik hubungan kemitraan yang kebablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Legislatif sebagai lembaga pengemban tugas fungsi pengawasan berperan dalam mewujudkan good governance yang bercirikan pemerintahan yang transparansi, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, namun dengan peran fungsi yang cukup luas dapat menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif (pemerintah daerah), khususnya kepala daerah.
*Free conversion of into popular formats such as PDF, DOCX, DOC, AZW, EPUB, and MOBI after payment.

Related Products