(Ebook) Berkarya Bersama di Tengah Covid-19 by Dr. Herdah, M.Pd. (editor) ISBN 9786236622209, 6236622205

(Ebook) Berkarya Bersama di Tengah Covid-19 by Dr. Herdah, M.Pd. (editor) ISBN 9786236622209, 6236622205

Dampak pandemi covid-19 saat ini berdampak pada kebutuhan masyarakat yaitu masalah ekonomi dan adapulah masyarakat yang tidak menyikapi hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dirumah sajadan bersekolah ataupun memberlakukan bekerja dari rumah. Maka diharapkan masyarakat agar tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona dengan berdiam dirumah saja dan apabila terdapat aktivitas dari luar yang tidak terlalu penting agar tidak keluar agar penyebarannya tidak terjadi bagi orang yang ditemui dan bagi masyarakat yang lain. Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan lockdown. Lockdown dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kegiatan Lockdown merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Adapun Polemik Pemberian BANSOS Pemerintah kepada Masyarakat Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga Covid-19, selain juga memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang bahaya covid-19, serta mempersiapkan dana talangan sosial untuk masyarakat. Namun terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana sosial, sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa untuk menggeser dana padat karya desa digunakan untuk bantuan sosial covid-19 dan masalah sosial. Karena antara SE Nomor 8 tahun 2020 dari Menteri Desa dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020 dari menteri dalam negeri berbeda.